Jika Usulan Pergantian Sekwan Gagal, DPRD Mesuji Ancam Boikot Pembahasan APBD Tahun 2023

 

Jika Usulan Pergantian Sekwan Gagal, DPRD Mesuji Ancam Boikot Pembahasan APBD Tahun 2023

Laporan : Andi Sunarya

Gentamerah.com || Mesuji - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji sepakat boikot pembahasan APBD 2023, jika pengusulan  pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan) kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak dilakukan,  dengan alasan sekwan saat ini sudah menjabat cukup lama, dan perlu adanya peremajaan.

Seperti diungkapkan beberapa anggota dewan salah satunya Muhammad Jodi Saputra, anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem, terkait pentingnya dilakukan pergantian pejabat sekretaris dewan di lembaga DPRD Mesuji. Alasannya untuk menjaga kondusifitas hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, khususnya menjelang pembahasan APBD tahun 2023.

"Mengapa menurut kami penting harus dilakukan pergantian Sekwan, dengan waktu ideal maksimal setiap 3 tahun sekali. Sebab, posisi Sekwan adalah salah satu jembatan penghubung antara Eksekutif dan Legislatif yang mestinya harus ada evaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali. Apalagi menjelang pembahasan APBD tahun 2023 yang hanya tinggal menghitung hari, supaya bisa berjalan kondusif dan sesuai harapan bersama,"kata Jodi, Kamis (27/10/2022).

Hal senada diungkapkan politisi Partai Demokrat Budi Susanto, yang mendukung usulan tersebut. Sebab, jika tidak segera dilakukan pergantian Sekwan oleh Pj Bupati dalam waktu dekat maka pihaknya memastikan bakal tidak akan terjadi pembahasan APBD tahun 2023. Pasalnya, dia menilai, kurun waktu 4 tahun berjalan pejabat Sekwan yang saat ini dijabat oleh Ismail Tajuddin dianggap kinerjanya mulai menurun, bahkan sering melakukan hal-hal yang menghambat kinerja dewan dengan sering terlambatnya melakukan pembayaran uang kegiatan dewan.

Dia mencontohkan seperti kasus kegiatan Reses belum lama ini, yang tidak terkondisi dengan. Sehingga, sempat terjadi penundaan agenda rutin para wakil rakyat itu turun menjaring aspirasi masyarakat. Padahal, agenda reses dewan itu sudah dijadwalkan melalui rapat paripurna oleh Badan Musyawarah DPRD Mesuji jauh-jauh hari sebelumnya.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal ini Penjabat Bupati, untuk segera mengganti Sekwan yang kinerjanya dalam mengelola serta memanagerial segala kegiatan di Sekretariat DPRD Mesuji sudah mulai menurun.

"Kami meminta kepada Penjabat Bupati Mesuji agar segera melakukan peremajaan pada jabatan Sekwan. Sebab, menurut kami, salah satu faktor yang membuat kami mendesak pihak eksekutif untuk mengganti Sekwan, karena seringnya terjadi keterlambatan dalam membayar kegiatan dewan. Sehingga, butuh penyegaran agar ada sistem baru dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan di Sekretariat DPRD ini,''tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mesuji.

Lebih lanjut Budi menuturkan bahwa, usulan pergantian Sekwan itu sudah beberapa kali dilakukan dimulai sejak tahun 2020 lalu, kepada pihak Eksekutif. Dimana kala itu, seluruh anggota dan tiga pimpinan DPRD sudah berulang kali meminta kepada Bupati untuk melakukan pergantian Sekwan baik secara lisan dan tertulis. Namun hingga saya ini tidak juga di realisasikan.

"Kami sudah berulangkali meminta pergantian Sekwan kepada pihak Eksekutif, Akan tetapi sampai sekarang tidak juga dilakukan apa yang menjadi keinginan kami itu. Padahal, jabatan Sekwan ini merupakan kebutuhan anggota dan pimpinan DPRD guna menjaga komunikasi dan hubungan baik antara dua lembaga yang kewenangan untuk menggantinya ada di tangan Bupati,"tutupnya.

Posting Komentar

0 Komentar